Koreksi Administrasi, DPC AJP Lampung Barat Serahkan Revisi Lapdu Revitalisasi SDN 1 Puramekar Rp1,3 M ke Inspektorat

OKEINFO.COM, LAMPUNG BARAT - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Kabupaten Lampung Barat secara resmi mendatangi Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Selasa (03/11/2026).

Kedatangan pengurus AJP bertujuan menyerahkan Surat Penarikan Berkas Pengaduan Awal sekaligus menyerahkan secara langsung Bundel Dokumen Laporan Pengaduan Resmi (Lapdu) Hasil Perbaikan (Revisi) terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026 di SDN 1 Puramekar.

Penyerahan berkas perbaikan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, didampingi Tim Investigasi Pers dan Saksi Pelapor, Boimin dan Budiman.

Alasan Penarikan dan Perbaikan Administrasi

Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menjelaskan bahwa penarikan berkas awal nomor 082/LAPDU/DPC-AJP/LB/X/2026 tertanggal 31 Oktober 2026 dilakukan murni atas alasan tertib administrasi dan akurasi data pembuktian.

"Dalam dokumen awal, kami mencantumkan rincian teknis nomor seri uang tunai pada Berita Acara Sita Mandiri II. Setelah kami verifikasi secara internal, rincian nomor seri lembaran uang tersebut disederhanakan agar tidak menimbulkan bias atau ketidaksesuaian teknis administratif. Pada berkas perbaikan nomor 082/LAPDU-REV/DPC-AJP/LB/X/2026 ini, pencatatan disempurnakan secara baku hanya mencantumkan nilai total Rp1.000.000,- (10 lembar pecahan Rp100.000,-) tanpa merinci nomor seri uang. Langkah koreksi ini kami ambil guna menjaga objektivitas, kepastian hukum, serta akuntabilitas pembuktian di mata tim auditor pengawas," tegas Sugeng Purnomo.

Landasan Hukum Pengaduan

Penyampaian serta perbaikan pengaduan ini berlandaskan kerangka hukum yang kokoh, antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) / UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tipikor, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Substansi Pengaduan dan Barang Bukti

Dalam berkas perbaikan tersebut, DPC AJP Lampung Barat menyampaikan beberapa poin penting untuk ditelaah Inspektorat terkait pengerjaan fisik proyek revitalisasi SDN 1 Puramekar beranggaran APBN sebesar Rp1.318.827.591,-

1.  Dugaan Benturan Kepentingan & Pelanggaran Swakelola:* Adanya indikasi pengerjaan fisik proyek swakelola murni yang disinyalir diserahkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kepala Sekolah, yang berpotensi melanggar Juknis Kemendikdasmen No. 55 Tahun 2025 dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

2.  Dugaan Downgrade Spec Material & K3:* Indikasi material rangka atap baja ringan (ketebalan 0,65 mm diduga non-SNI) serta plafon PVC yang terindikasi tidak sesuai spesifikasi RAB, serta pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

3.  Penyerahan 2 Paket Amplop Uang Sita Mandiri: Tim Investigasi turut menyerahkan 2 paket amplop berisi uang tunai total Rp1.200.000,- yang disita secara mandiri saat upaya penyampaian konfirmasi jurnalis, dengan rincian:

    - Paket I (Kode: BB-02/AJP/2026): Rp200.000,- (2 lembar Rp100.000,-)

    - Paket II Revisi (Kode: BB-01/AJP/2026): Rp1.000.000,- (10 lembar Rp100.000,- tanpa perincian nomor seri)

Kedepankan Praduga Tak Bersalah

DPC AJP Lampung Barat menegaskan bahwa seluruh poin temuan tetap mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).

Seluruh temuan di lapangan maupun penyerahan barang bukti sita mandiri ini sepenuhnya kami serahkan kepada kewenangan dan kearifan profesional Tim APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditelaah, diuji, dan ditindaklanjuti secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Sugeng Purnomo.

Melalui penyerahan perbaikan pengaduan resmi dan Berita Acara Serah Terima pada Selasa, 3 November 2026 ini, DPC AJP Lampung Barat berharap Inspektorat Daerah dapat segera menurunkan Tim Audit Investigatif guna memastikan akuntabilitas serta mutu fisik pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

Penulis: Irfan Fajri                                  Sumber: DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Kabupaten Lampung Barat