Kantor Pertanahan Depok Gelar Reforma Agraria Fase II, UMKM KOWACI Cilangkap Siap Naik Kelas

OKEINFO.COM, DEPOK - Kantor Pertanahan Kota Depok menggelar kegiatan Akses Reforma Agraria Fase II melalui program Fasilitasi Pendampingan Usaha Tahun Anggaran 2026, pada Kamis, 29 Oktober 2026. 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang kerja sama, akses pemasaran, dan permodalan bagi pelaku usaha di Kota Depok.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Depok, Kompleks Sub Perkantoran, Jalan Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kecamatan Cilodong tersebut dihadiri perwakilan dinas terkait dari Pemerintah Kota Depok, instansi pendukung, serta para pelaku UMKM.

Dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Depok turut mengundang UMKM KOWACI (Komunitas Wirausaha Kelurahan Cilangkap), Kecamatan Tapos. Kehadiran para pelaku UMKM tersebut didampingi oleh Sekretaris Kelurahan Cilangkap dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasie Ekbang) Kecamatan Tapos.

Program ini merupakan kelanjutan dari Akses Reforma Agraria Fase I yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Pada Fase I, Kantor Pertanahan Kota Depok menargetkan sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) pelaku UMKM di Kelurahan Cilangkap yang telah terdata sebagai penerima manfaat.

Melalui pendataan tersebut, diharapkan pendampingan usaha dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan hingga ke Fase II tahun 2026 ini.

Pemaparan mengenai gambaran umum pelaksanaan Akses Reforma Agraria Fase II disampaikan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Depok, Dorotius Kurniawan Abimayu.

"Jadi kegiatan ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM memperkuat kelompok usaha, membangun kemitraan, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, serta memperluas peluang pengembangan bisnis secara berkelanjutan," kata Dorotius disela-sela acara, Kamis (30/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan usaha Akses Reforma Agraria mencakup enam ruang lingkup utama, yaitu:

1.  Persiapan pendampingan

2.  Fasilitasi pembentukan kelompok

3.  Fasilitasi kerja sama

4.  Fasilitasi pendampingan usaha

5.  Diseminasi Akses Reforma Agraria

6.  Pelaporan akhir

Pada kegiatan tersebut, antusiasme terlihat dari keikutsertaan para pelaku UMKM KOWACI. Dimana, menjadi sebuat harapan  sejalan dengan hadirnya perwakilan Bank Mandiri.

"Sangat antusias mereka menyambutnya, apalagi ada perwakilan Bank Mandiri yang memberikan informasi mengenai fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan," ujarnya.

Salah satu pengurus UMKM KOWACI Kelurahan Cilangkap, Diny Mardhiyati, menyambut baik kegiatan pendampingan tersebut. Menurutnya, program dari Kantor Pertanahan sangat membantu pelaku UMKM untuk lebih berkembang.

"Kami dari UMKM KOWACI Cilangkap sangat berterima kasih sudah diundang dalam kegiatan Akses Reforma Agraria Fase II ini. Programnya sangat membantu kami, terutama untuk akses pemasaran dan permodalan. Apalagi di Fase I tahun 2024 lalu, 200 KK UMKM di Cilangkap sudah didata, jadi pendampingannya jelas berkesinambungan," ujar Diny Mardhiyati.

Ia berharap kolaborasi dengan Kantor Pertanahan, Kecamatan Tapos, dan Kelurahan Cilangkap dapat terus berjalan agar UMKM KOWACI bisa naik kelas dan mandiri.

"Kami berharap ada pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya pelatihan, tapi juga fasilitasi kerja sama dan pemasaran. Kami ingin UMKM di Cilangkap semakin berdaya saing dan mandiri," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM juga berkesempatan memperoleh informasi dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka, mulai dari akses permodalan hingga perluasan jaringan pemasaran.

Penulis: Hadi Anwar, CPI