Memanas! Ratusan Massa Petisi 26 Dobrak Gerbang DPRD Bogor, Tagih 1 Juta Tanda Tangan Tolak Korupsi

OKEINFO.COM | Ratusan massa yang tergabung dalam Petisi 26 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026). 

Mereka menggalang 1 juta tanda tangan untuk menolak korupsi di Kabupaten Bogor yang terjadi akhir-akhir ini.

Massa mengawali aksi long march dari Posko Petisi 26 di Padepokan Padakarya, Jalan Nurul Abror, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong.

Sekitar pukul 11.05 WIB, massa memasuki Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor dan langsung bergerak menuju gerbang DPRD Kabupaten Bogor.

Setibanya di dalam kompleks, massa membentangkan banner raksasa Petisi 26 berisi dukungan 1 juta tanda tangan tolak korupsi. Banner tersebut diklaim telah ditandatangani ratusan ribu warga dari berbagai elemen.

Dukungan datang dari pedagang kaki lima (PKL), buruh, pelajar, mahasiswa, ormas, LSM, guru, wartawan, hingga pengusaha.

Gerbang DPRD yang sudah dalam kondisi terkunci dijaga ketat personel Satpol PP dari balik pagar. Selama 15 menit, massa menyampaikan orasi dan melakukan aksi teatrikal.

Situasi memanas. Massa membakar ban di depan gerbang hingga asap hitam mengepul tinggi. Ketegangan pecah saat aparat kepolisian dari Polres Bogor dan Polsek Cibinong mencoba memadamkan api.

Tak lama kemudian, massa membuka paksa gerbang DPRD Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman.

Mereka mendesak anggota DPRD keluar menemui massa dan mendengarkan 12 tuntutan yang dibawa.

Koordinator Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Riswan Riswanto, menegaskan Petisi 26 bukan vonis terhadap individu atau pihak tertentu.

"Petisi 26 bukan bentuk vonis. Ini adalah partisipasi publik dan kontrol sosial agar setiap dugaan penyimpangan diperiksa secara objektif berdasarkan hukum," tegas Riswan.

"Hari ini kita akan tagih komitmen anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk mendukung penggalangan 1 juta tanda tangan tolak korupsi," katanya.

Berikut 12 Tuntutan Petisi 26:

1.  Mendesak KPK mengusut tuntas seluruh dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.

2.  Mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dalam kasus upah pungut.

3.  Mendesak KPK memberikan kepastian hukum atas perkara-perkara yang telah ditangani di Kabupaten Bogor.

4.  Mendesak DPRD Kabupaten Bogor memperkuat fungsi pengawasan legislatif.

5.  Mendesak DPRD membuka ruang evaluasi terhadap sistem pengawasan pemerintahan daerah.

6.  Mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan internal.

7.  Mendesak Pemkab Bogor memperkuat transparansi pengelolaan APBD.

8.  Mendesak dilakukan audit dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang memiliki risiko penyimpangan.

9.  Mendesak penguatan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah.

10. Mendesak penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

11. Mendesak setiap laporan masyarakat soal dugaan korupsi ditindaklanjuti secara profesional.

12. Mendesak Pemkab Bogor membangun sistem pencegahan korupsi yang terukur.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun anggota DPRD Kabupaten Bogor yang keluar menemui massa aksi. (**)